AUD/JPY Naik di Atas 90,50 Menyusul Data Ekspor Jepang yang Mengecewakan
- AUD/JPY menguat seiring dengan melemahnya Yen Jepang setelah rilis angka ekspor Jepang yang lebih lemah dari yang diharapkan untuk bulan Maret.
- Ekspor Jepang naik 3,9% tahun-ke-tahun, meleset dari prakiraan 4,5% dan turun tajam dari lonjakan 11,4% di bulan Februari.
- Dolar Australia tetap tertekan setelah rilis data ketenagakerjaan domestik yang beragam pada hari Kamis.
AUD/JPY memulihkan pelemahan terbarunya yang tercatat di sesi sebelumnya, diperdagangkan di dekat 90,70 selama sesi Eropa pada hari Kamis. Pemulihan ini sebagian besar didorong oleh kelemahan Yen Jepang (JPY), menyusul data ekspor yang mengecewakan dari Jepang untuk bulan Maret. Pertumbuhan ekspor hanya naik 3,9% tahun-ke-tahun menjadi JPY 9.847,8 miliar, jauh di bawah ekspektasi kenaikan 4,5%. Ini menandai perlambatan signifikan dari lonjakan 11,4% di bulan Februari, yang didorong oleh tarif baja dan aluminium AS. Namun, rebound dalam impor menunjukkan permintaan domestik tetap relatif tangguh.
Menambah narasi ini, Menteri Ekonomi Jepang Ryosei Akazawa menyatakan bahwa isu valuta asing bukanlah bagian dari pembicaraan perdagangan yang sedang berlangsung di Washington. Jepang mendesak untuk penghapusan penuh tarif era Trump, termasuk tarif dasar 10% dan tambahan 25% untuk ekspor mobil. Akazawa menunjukkan bahwa Jepang mencari kesepakatan yang saling menguntungkan secepat mungkin, sambil juga mencatat bahwa AS tampaknya ingin mencapai kesepakatan dalam jangka waktu negosiasi 90 hari yang ada saat ini.
Meski kelemahan JPY, kenaikan pasangan AUD/JPY mungkin terbatas karena hambatan yang dihadapi Dolar Australia (AUD). Laporan ketenagakerjaan terbaru Australia menunjukkan Tingkat Pengangguran naik menjadi 4,1% di bulan Maret, sedikit di bawah prakiraan 4,2%. Sementara itu, Perubahan Ketenagakerjaan tercatat di 32,2 Ribu, meleset dari angka yang diharapkan sebesar 40 Ribu.
AUD menemukan beberapa dukungan dari meningkatnya sentimen risiko global, setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan pengecualian untuk produk teknologi kunci dari tarif "timbal balik" yang diusulkan. Pengecualian ini—mencakup smartphone, komputer, semikonduktor, sel surya, dan layar datar—terutama menguntungkan barang-barang yang dibuat di Tiongkok, mitra dagang terbesar Australia dan juga pembeli utama komoditasnya. Namun, Trump secara bersamaan meluncurkan penyelidikan terhadap potensi tarif pada mineral kritis, semakin meningkatkan ketegangan perdagangan dengan Tiongkok.
PERANG DAGANG AS-TIONGKOK FAQs
Secara umum, perang dagang adalah konflik ekonomi antara dua negara atau lebih akibat proteksionisme yang ekstrem di satu sisi. Ini mengimplikasikan penciptaan hambatan perdagangan, seperti tarif, yang mengakibatkan hambatan balasan, meningkatnya biaya impor, dan dengan demikian biaya hidup.
Konflik ekonomi antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok dimulai pada awal 2018, ketika Presiden Donald Trump menetapkan hambatan perdagangan terhadap Tiongkok, mengklaim praktik komersial yang tidak adil dan pencurian kekayaan intelektual dari raksasa Asia tersebut. Tiongkok mengambil tindakan balasan, memberlakukan tarif pada berbagai barang AS, seperti mobil dan kedelai. Ketegangan meningkat hingga kedua negara menandatangani kesepakatan perdagangan AS-Tiongkok Fase Satu pada Januari 2020. Perjanjian tersebut mengharuskan reformasi struktural dan perubahan lain pada rezim ekonomi dan perdagangan Tiongkok serta berpura-pura mengembalikan stabilitas dan kepercayaan antara kedua negara. Pandemi Coronavirus mengalihkan fokus dari konflik tersebut. Namun, perlu dicatat bahwa Presiden Joe Biden, yang menjabat setelah Trump, mempertahankan tarif yang ada dan bahkan menambahkan beberapa pungutan lainnya.
Kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih sebagai Presiden AS ke-47 telah memicu gelombang ketegangan baru antara kedua negara. Selama kampanye pemilu 2024, Trump berjanji untuk memberlakukan tarif 60% terhadap Tiongkok begitu ia kembali menjabat, yang ia lakukan pada tanggal 20 Januari 2025. Perang dagang AS-Tiongkok dimaksudkan untuk dilanjutkan dari titik terakhir, dengan kebijakan balas-membalas yang mempengaruhi lanskap ekonomi global di tengah gangguan dalam rantai pasokan global, yang mengakibatkan pengurangan belanja, terutama investasi, dan secara langsung berdampak pada inflasi Indeks Harga Konsumen.